LOKAKARYA GRAND DESIGN E-LIBRARY DAN NATIONAL DIGITAL HERITAGE REPOSITORY

Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI dan LEMTEK UI menyelenggarakan Lokakarya Grand Design E-Library dan National Digital Heritage Repository di Denpasar (7/1) kemarin. Lokakarya dilaksanakan untuk membangun jejaring perpustakaan seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan TIK diharapkan perpustakaan akan mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi ”terlengkap” tentang daerah, negara dan bangsa yang memilikinya serta terhubung secara luas dan memiliki keragaman konten yang dapat diakses oleh penggunanya melalui media internet.

Melalui lokakarya yang dilaksanakan di Inna Bali Hotel ini, Perpustakaan Nasional RI berniat mengajak semua perpustakaan mitranya di Indonesia untuk membangun jejaring perpustakaan yang terhubung dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jejaring yang akan dibangun akan dapat mencerminkan keragaman konten bahan perpustakaan sesuai dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian akan ada simpul-simpul perpustakaan dalam jejaring perpustakaan yang memiliki konten bahan pustaka yang spesifik sesuai budaya tertentu / memiliki kekhasan budaya.

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali, Luh Putu Praharsini, SH. Dalam sambutannya menyambut baik dilaksanakannya Lokakarya Grand Design E-Library dan National Digital Heritage Repository ini di Bali. Praharsini berharap kegiatan ini akan dapat terbangun konten lokal bahan pustaka menjadi suatu center of excellent kebudayaan Bali. Dengan terbangunnya center of excellent mengenai budaya Bali dan juga berbagai budaya di Indonesia yang dengan mudah bisa diakses melalui jaringan internet akan sangat bermanfaat bagi tempat budaya tersebut tumbuh dan berkembang.

Menurut Praharsini, manfaat yang diperoleh antara lain meningkatkan kesadaran akan budaya bagi masyarakatnya serta menarik minat masyarakat lainnya untuk mengetahui lebih mendalam tentang budaya tertentu. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional sebagai wisatawan umum, budaya maupun untuk tujuan penelitian. Secara tidak langsung, kondisi ini akan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

E-Library dalam lingkup nasional adalah jaringan kerjasama perpustakaan yang beranggotakan berbagai jenis perpustakaan di Indonesia yang bekerjasama untuk menyediakan berbagai bahan pustaka bernilai budaya tinggi dalam berbagai bahasa daerah dan Indonesia yang dapat diakses publik melalui internet secara gratis. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam National Digital Heritage Repository adalah mengumpulkan, mengelola, merawat serta mendayagunakan sumber informasi warisan budaya dan bahan perpustakaan digital lainnya pada lingkup nasional.

Lokakarya ini dharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang grand Design E-Library serta mendorong lahirnya center of excellent di Bali serta di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Lokakarya ini juga merupakan upaya awal dalam melakukan sosialisasi, persamaan persepsi dan menjaring masukan untuk mencapai tujuan membangun jejaring dari jejaring (networks) perpustakaan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perpustakaan sebagai center of excellent serta mewujudkan networks perpustakaan di Indonesia menjadi National Digital Heritage Repository, dengan dukungan center of excellent sebagai Local Digital Heritage dari masing-masing daerah.

Lokakarya yang dihadiri oleh berbagai kalangan budayawan, praktisi IT, perpustakaan, museum dan tokoh puri ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang berisi informasi mengenai persamaan persepsi dan dukungan tentang pentingnya jejaring dari jejaring (networks) perpustakaan yang ada di Indonesia berkaitan dengan tupoksi perpustakaan, persamaan persepsi dan dukungan tentang Grand Design E-Library dan masukan tentang pelaksanaan fungsi perpustakaan sebagai National Digital Heritage Repository, khususnya pengembangan center of excellent di Bali.
(Ketut Sumerta)

PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA

Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca perlu dilaksanakan terus menerus untuk menyatukan visi dan persepsi semua stakeholder perpustakaan guna membangkitkan minat baca masyarakat. Pemasyarakatan ini diharapkan dapat membentuk manusia yang cerdas dan berilmu pengetahuan guna mendukung terwujudnya visi Bali 2020. Demikian ditegaskan oleh Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali, Drs. I Gde Mahardiana, M.Si., saat membuka Kegiatan Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca 2009. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Puri Nusa Indah Denpasar pada tanggal 24 Nopember 2009.

Lebih jauh, Mahardiana menekankan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan melalui layanan di bidang perpustakaan. Adapun upaya yang bisa dilaksanakan antara lain mendorong keberlangsungan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagai wadah penyedia akses informasi dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi serta teknologi komunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan; mengembangkan dan memfungsikan Perpustakaan Daerah Provinsi yang pada gilirannya dapat melakukan fungsi pembinaan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peran pembinaan yang dimungkinkan; mendorong tumbuhnya Perpustakaan Umum Kecamatan yang dibina langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam spirit otonomi yang bertanggung jawab; dan selanjutnya melalui fungsi perpustakaan Umum Kecamatan, akan didorong tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan Desa, Perpustakaan sekolah dan berbagai Taman Bacaan Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah untuk mendorong minat baca masyarakat pedesaan.

Saat ini perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pembinaan sumber daya manusia semakin besar. Hal ini dapat dilihat dimana pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia telah menjadi salah satu prioritas pembangunan Provinsi Bali. “Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini tidak hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah semata akan tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat dan lembaga pendidikan yang ada di Bali. Untuk itu berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki, terutama terhadap Perpustakaan di Sekolah-sekolah, perpustakaan milik Pemerintah maupun swasta dan Taman Bacaan Masyarakat hendaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal”, ungkap Mahardiana.

Sebelumnya Kepala Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan, Dra. Nyoman Andari, dalam laporannya menyampaikan bahwa membaca merupakan kunci keberhasilan masyarakat dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan merupakan unsur terpenting dalam pendidikan baik bersifat formal maupun non formal. Minat baca pada masyarakat akan tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan membaca yang dibentuk dari lingkungan internal yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Agar dapat dicapai hasil yang optimal maka upaya pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca harus dipupuk, dibina dan ditingkatkan secara serentak dan terpadu melalui usaha bersama yang melibatkan semua komponen dalam hal ini stakeholder baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Sebagai bentuk konkret yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan minat baca masyarakat adalah berupa penyediaan dan pemberdayaan fasilitas perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan sumber informasi lainnya baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sendiri, tandas Andari.

Menurut Andari, kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi akan pentingnya membaca dalam kehidupan sehari – hari, menghimpun masukan – masukan dari peserta Pemasyarakatan Perpustakaan dan membuat rekomendasi untuk pengembangan minat baca serta selanjutnya menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca. Pesertanya terdiri dari Kepala Badan / Dinas dilingkungan Pempov Bali, Kepala Perpustakaan Umum se-Bali, Kepala Perpustakaan Sekolah TK, SD, SMP, SMA. Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Pejabat Fungsional Pustakawan dengan jumlah peserta 120 Orang.

Materi yang dibahas dalam pemasyarakatan ini menyangkut Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca. Materi lainnya berupa kajian Perpustakaan Sekolah sebagai Sarana Peningkatan Minat Baca, Membangun Budaya Baca dalam Mencerdaskan Bangsa, Pengembangan Perpustakaan Sekolah, dan Pemasyarakatan Perpustakaan dan Pengembangan Minat baca.

PEMUSNAHAN ARSIP

Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali pada tahun 2009 telah melaksanakan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip. Arsip yang dinilai dan dimusnahkan adalah arsip in aktif. Sebelum dimusnahkan arsip in aktif ini telah dinilai oleh Tim Penilai dan Pemusnah Arsip Provinsi Bali Tahun 2009. Penilaian dan pemusnahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2009.

Arsip in aktif yang dimusnahkan pada tahun 2009 ini merupakan arsip in aktif milik Deparpostel, Depkes dan Deppen. Arsip milik Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi yang dimusnahkan merupakan arsip tahun 1977 – 2001 sebanyak 3.000 berkas (60.895 lembar), tahun 1975 – 2000 sebanyak 468 buku (55.562 lembar). Arsip in aktif milik Departemen Kesehatan yang dimusnahkan merupakan arsip tahun 1972 – 2001 sebanyak 495 berkas (9.151 lembar), tahun 1977 – 2001 sebanyak 193 buku (17.109 lembar). Sedangkan arsip in aktif milik Departemen Penerangan meliputi arsip tahun 1962 – 1997 sebanyak 780 berkas (15.650 lembar) dan arsip tahun 1949 – 2000 sebanyak 518 buku (15.809 lembar).

Pemusnahan yang dilakukan dengan cara mencercah menjadi kertas rumput ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mengatasi penimbunan dokumen yang tidak berguna di kantor / SKPD bersangkutan. Dengan dilaksanakannya pemusnahan arsip in aktif ini akan dapat mengurangi beban penyimpanan serta menghemat ruang. Penilaian dan pemusnahan juga dimaksudkan untuk mengumpulkan dokumen yang selektif sehingga mudah melakukan pencarian / penelusuran.

BUKU TERBITAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI BALI RAIH PENGHARGAAN DAN HADIAH UANG TUNAI 100 JUTA RUPIAH

Buku kumpulan puisi yang penerbitannya dibiayai APBD Provinsi Bali Tahun 2008 meraih penghargaan tingkat nasional Khatulistiwa Literary Award Tahun 2009 dan berhak atas hadiah uang tunai sebesar Rp 100 juta. Buku kumpulan puisi berjudul ”Dongeng Anjing Api” karya Sindu Putra yang diterbitkan melalui Program Widya Pataka pada Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali tersebut merupakan salah satu dari sepuluh buku penerima penghargaan ”Widya Pataka” Tahun 2008.
Penganugrahan Khatulistiwa Literary Award atau Anugerah Sastra Khatulistiwa kesembilan digelar di Plaza Senayan, Jakarta, (10/11). Penulis asal Bali, Sindu Putra, memenangkan kategori Puisi Terbaik untuk karyanya yang berjudul Dongeng Anjing Api. Kategori Prosa Terbaik diraih oleh F. Rahardi dengan karyanya berjudul Lembata. Keduanya berhak memperoleh hadiah uang tunai masing-masing Rp 100 juta. Sedangkan untuk kategori Penulis Muda Berbakat Terbaik dimenangkan oleh Ria N. Badaria (berhadiah Rp 25 juta) dan Hadiah Khusus Metropoli D’Asia Khatulistiwa diraih oleh Sihar Ramses Simatupang dengan karyanya Bulan Lebam (berhadiah Euro 3.000).
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali sangat bersyukur buku terbitan program Widya Pataka bisa mendapatkan penghargaan tingkat nasional seraya berharap hadiah ini akan semakin merangsang penulis lain untuk terus menulis tentang Bali. Hadiah ini juga membuktikan bahwa buku-buku yang diterbitkan melalui Program Widya Pataka benar-benar berkualitas dan membawa nama harum untuk Bali di tingkat nasional.
Anugerah Sastra Khatulistiwa dicetus pertama kali oleh Richard Oh pada suatu malam sembilan tahun silam di sebuah restoran di sekitar jalan Veteran-Jakarta. Hadir pada malam itu, Takeshi Ichiki (pada waktu itu President Director Plaza Senayan), penulis Danarto dan penyair Sutardji Calzioum Bachri dan beberapa sastrawan lain. Tercetusnya Anugerah Sastra Khatulistiwa pada waktu itu terdorong oleh sebuah inisiatif untuk memberikan sebuah hadiah berpundi lumayan berarti supaya penulis-penulis yang memenangkan hadiah sastra Khatulistiwa bisa melanjutkan cita-citanya berkarya.
Dengan visi yang tidak muluk-muluk ini maka terciptalah sebuah anugerah sastra. Dan ketika dibentuk sebuah panitia untuk mewujudkan program anugerah sastra, maka Richard Oh menawarkan sebuah sistem penjurian yang menurutnya merupakan sebuah apresiasi secara langsung dari para sastrawan, akademisi, wartawan kebudayaan di dalam satu komunitas bersama dengan para sastrawan. Sistem penilaian Khatulistiwa oleh karena itu dibentuk sedemikian rupa sehingga ia mencerminkan tujuan ini. Sebuah hadiah sastra yang diselenggara oleh panitia Anugerah Sastra Khatulistiwa, namun pemenang-pemenangnya ditentukan oleh para anggota yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam komunitas sastra dan kebudayaan.
Setiap tahun Anugerah Sastra Khatulistiwa menyeleksi dari karya-karya sastra yang terbit dalam kurun waktu 12 bulan. Semua karya yang terpilih diseleksi langsung oleh para juri. Tidak ada kriteria khusus bahwa karya-karya sastra harus dikirim ke pihak panitia agar dikualifikasi menjadi peserta. Walau demikian, pihak penerbit disarankan mengirim karya-karya sastra terbitannya kepada panitia karena ini sangat membantu penyaringan panitia akan karya-karya yang terbit dalam kurun waktu 12 bulan itu. Seorang koordinator juri dipilih oleh pihak penyelenggara untuk menyusun sebuah tim juri dari berbagai latar seperti yang tertera di atas. Tiga babak pemilihan yang berkembang dalam proses penentuan pemenang-pemenang Anugerah Sastra Khatulistiwa, yang biasanya diselenggarakan sekitar Nopember setiap tahun.

GUBERNUR BALI ANUGRAHKAN HADIAH BAGI PENULIS BUKU BALI

Gubernur Bali diwakili Wakil Gubernur, Puspayoga, pada Rabu (11/11) bertempat di Aula BPKB Sesetan Denpasar kembali memberikan penghargaan ”Widya Pataka” kepada penulis yang telah menulis buku tentang Bali. Penghargaan “Widya Pataka” tersebut diberikan kepada para penulis yang telah menunjukkan kualitas, konsistensi, produktivitas, komitmen penulisnya, dan manfaat karyanya untuk masyarakat luas. Pada kesempatan tersebut Gubernur Bali juga membuka secara resmi Seminar Industri Penerbitan Buku di Bali serta Bedah Buku Widya Pataka.

Penghargaan Widya Pataka yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali ini pertama kali diberikan tahun 2006. Pada saat itu telah diberikan penghargaan kepada 6 (enam) orang Penulis / Pengarang Bali yaitu : DRS. I NYOMAN MANDA, I WAYAN PAMIT, I KETUT RUMA (kategori pengarang berbahasa Bali) dan PROF. DR. I G.N. NALA, M.PH, IDA AYU PUTU SURAYIN, DRS. I.B. PUTU SUDARSANA, MBA, MM. (kategori pengarang berbahasa Indonesia). Kepada masing-masing pengarang diberikan plakat Widya Pataka dan hadiah uang tunai.

Berbeda dengan pelaksanaan tahun 2006, penghargaan “Widya Pataka” tahun 2007 diberikan berupa plakat dan hadiah / bantuan biaya cetak / penerbitan buku dari pengarang bersangkutan. Widya Pataka 2007 diberikan kepada 14 (empat belas) orang pengarang Bali yaitu : IGK TRIBANA (judul buku Desas-desus Seks dalam Pendidikan), KADEK SUARTAYA (Seni Pertunjukan Bali), KETUT WIANA (Sembahyang Memuja Tuhan), MADE ADNYANA (Padi Dumadi), MADE NITIS (Budidaya Gamal di Lahan Kering), MADE SUJAYA (Perkawinan Terlarang), MADE TARO (Dongeng Sepanjang Abad), MAS RUSCITA DEWI (Penari Sanghyang), NYOMAN SUKAYA SUKAWATI (Mencari Surga di Bom Bali), NYOMAN TINGKAT (Kumpulan Esei), NYOMAN WIRATA (Merayakan Pohon di Kebun Puisi), WAYAN JENDRA (Sampradaya, Kelompok Belajar Weda), WAYAN KUN ADNYANA (Nalar Rupa Perupa), dan WAYAN SUNARTA (Impian Usai).

Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali kembali menggelar kegiatan ini di tahun 2008 untuk ketiga kalinya. Penghargaan “Widya Pataka” Tahun 2008 ini diberikan kepada 10 orang penulis / pengarang Bali yaitu : NYOMAN DARMA PUTRA (Bali dalam Kuasa Politik), IDA BAGUS MARTINAYA (Peti), MADE SUANTHA (Pastoral Kupu-kupu), SINDU PUTRA (Dongeng Anjing Api), WAYAN JUNIARTA (Bungklang Bungkling), SUNARYONO BASUKI KS (Hanya Nestapa), GDE ARTAWAN (Petarung Jambul), WAYAN SUARDIKA (Orang Kalah), A.A.G. OKA WISNUMURTI (Elit Lokal di Bali), WAYAN ARTIKA (Kembali ke Bali). Kesepuluh judul buku yang telah diterbitkan tersebut mewakili berbagai jenis buku antara lain ada kumpulan puisi, kumpulan cerpen, naskah drama, novel, esei, dan hasil penelitian. Buku-buku tersebut saat ini telah beredar luas di masyarakat, khususnya di toko-toko buku di Bali dan luar Bali.

Pada tahun 2009, penghargaan “Widya Pataka” diberikan kepada penulis / pengarang Bali sebagai berikut : I GDE DHARNA ( Dasa Tali Dogen), IDA BAGUS MADE DAHRMA PALGUNA, PH.D. (Shintany Rabbhana), DRS. IDA BAGUS GEDE PARWITA (Wayang), ARIF BAGUS PRASETYO (Memento), WAYAN GUNASTA (Bali Ho Ho Ho), I GDE WAYAN SOKEN BANDANA, SS. M.SI. (Ritual Tolak Bala di Bali), PROF. DR. NYOMAN SADRA DHARMAWAN, MS. (Anjing Bali dan Rabies), I GUSTI PUTU ARTHA, SP.M.SI. (Konspirasi Media dan Kandidat dalam Pilkada Bali), DR. IR. MADE ANTARA, MS. (Pertanian, Bangkit atau Bangkrut), dan PROF. DR. I MADE SUKARSA, SE.MS. (Biaya Upacara Orang Bali). Kepada masing-masing pemenang diberikan hadiah berupa biaya cetak buku masing-masing sebesar Rp 7.500.000,- dan plakat ”Widya Pataka”.

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali dalam laporannya berharap, Widya Pataka diberikan setiap tahun sehingga setiap pengarang / penulis memperoleh kesempatan yang sama. Penghargaan ini dapat merangsang para penulis untuk terus berkreativitas menulis dan secara tidak langsung akan menumbuhkan iklim yang sehat terhadap pertumbuhan penerbitan buku di Bali. Kelak, penghargaan akan diperluas untuk ‘karya cetak dan karya rekam (KCKR)’. Untuk kategori terakhir tentu saja termasuk kaset, video, film documenter, dan sejenis.

Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya dialog dan hubungan kerja antara penulis dan penerbit, merangsang pertumbuhan penerbit, merangsang para pengarang / penulis untuk lebih giat dan tekun menulis mengenai Bali, memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya karakter manusia Bali di tengah arus modernisasi dan globalisasi dewasa ini serta meningkatnya pemahaman para penerbit karya cetak dan karya rekam pada hakikat UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Gubernur Bali pada kesempatan itu menyampaikan rasa syukur, bahwa Bali memiliki banyak pengarang / penulis berbakat dan juga penerbit yang sangat mencintai Bali. Kecintaan mereka yang tulus, tanpa memikirkan keuntungan semata, tapi lebih kepada pengabdian dan kebanggaan pribadi telah memberikan spirit untuk terus berkarya dan mencipta sehingga masih tetap mampu melahirkan karya-karya luar biasa yang sangat berguna di masyarakat dan terus diburu oleh masyarakat pembacanya. Tidak sedikit kita jumpai, pengarang Bali bersusah payah memodali, mencetak, menjilid bahkan sampai memasarkan sendiri karya-karyanya. Intelektualitas, komitmen dan totalitas pengarang / penulis Bali tersebut patut diacungi jempol.

Gubernur Bali menyambut baik ide dan gagasan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi ini dengan harapan akan menumbuhkan sinergi untuk memajukan dunia penerbitan buku di Bali dan sekaligus sebagai upaya pelestarian hasil budaya bangsa yang tercetak dan terekam. Melalui kegiatan yang mempertemukan para pengarang / penulis dengan penerbit dan instansi terkait lainnya diharapkan akan ditemukan jalan keluar yang saling menguntungkan dalam proses penulisan dan penerbitan buku serta mempercepat pertumbuhan karya cetak dan karya rekam lainnya di Bali.

Menurut Gubernur Bali, Pemerintah sangat berkepentingan dengan tumbuhkembangnya dunia penerbitan karya cetak dan karya rekam untuk memperkaya koleksi perpustakaan dan memperlancar proses pemberian dan penelusuran informasi seluas-luasnya mengenai Bali yang dilakukan oleh masyarakat pemakai jasa perpustakaan. Meningkatnya minat baca masyarakat Bali dan kebutuhannya pada informasi yang terkandung dalam karya cetak dan karya rekam belum secara optimal dapat kita imbangi dengan pertumbuhan koleksi karya cetak dan karya rekam. Upaya-upaya pembelian buku, majalah, media cetak dan karya rekam lainnya yang telah dilakukan selama ini mungkin belum dapat secara optimal memenuhi standar kepuasan para pemakai jasa perpustakaan. Kedepannya Pemerintah Provinsi Bali terus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat pada informasi yang terkandung dalam karya cetak dan karya rekam, khususnya terbitan Bali. Sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kami senantiasa akan mengupayakan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam yang lengkap dan utuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai Bali serta sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya Bali yang luhur.

Reporter :
Ketut Sumerta, SE.

BUKU TERBITAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI BALI MASUK NOMINASI PERAIH KATHULISTIWA LITERARY AWARD

Dua buah buku kumpulan puisi yang penerbitannya dibiayai melalui Program Widya Pataka Tahun 2008 pada Badan Perpustakaan dan arsip Provinsi Bali masuk nominasi 10 besar peraih penghargaan tingkat nasional Khatulistiwa Literary Award Tahun 2009. Kedua buku kumpulan puisi tersebut adalah ”Dongeng Anjing Api” karya Sindu Putra dan ”Pastoral Kupu-Kupu” karya Made Suantha. Kedua buku tersebut berpeluang mendapatkan penghargaan dan uang tunai seratus juta rupiah. Pemberian penghargaan direncanakan pelaksanaannya pada pertengahan Nopember 2009.

Khatulistiwa Literary Award (KLA) diselenggarakan untuk mendukung perkembangan sastra di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada penulis yang karyanya dipilih oleh dewan juri sebagai karya terbaik dalam kurun waktu 12 bulan sebelum masa penjurian. KLA pertama diadakan tahun 2001 dan saat ini sudah memasuki pelaksanaan tahun ke 9.

Setiap tahun sekitar bulan November, Anugerah Sastra Khatulistiwa mengumumkan pemenang-pemenang penulis kreatif dalam tiga kategori : fiksi, puisi dan karya fiksi terbaik penulis di bawah umur 30. Kriteria keikutsertaan panel penyeleksi akan mengumpulkan karya-karya sastra yang diterbitkan dari bulan Juni tahun lalu hingga awal bulan Juli 2009. Karya-karya sastra yang akan dipilih adalah karya-karya yang tidak pernah diterbitkan sebelumnya, atau, untuk kumpulan cerpen dan puisi, tidak pernah diterbitkan dalam satu kumpulan yang sama dalam bentuk buku sebelumnya.

Karena Anugerah Sastra Khatulistiwa bukan lomba sastra melalui penyertaan, maka pihak penyeleksi yang dipilih oleh panitia penyelenggara yang akan menyeleksi karya-karya yang akan dinilai untuk Sepuluh Besar, Lima Besar dan kemudian Pemenang. Untuk membantu panel penyeleksi merangkum sebanyak karya mungkin untuk dinilai, panitia penyelenggara mengundang para penerbit, penulis dan distributor buku untuk mengirimkan buku-buku, paling sedikit 5 eksemplar, kepada panitia penyelenggara.
Anugerah Sastra Khatulistiwa yang didukung oleh Plaza Senayan, MontBlanc, Honda, Secure Parking dan berbagai mitra lainnya ini setiap tahunnya memberikan hadiah uang senilai seratus juta rupiah masing-masing untuk fiksi dan puisi dan 30 juta untuk karya fiksi terbaik di bawah umur 30 tahun. Karya-karya yang memenuhi persyaratan di atas akan dinilai oleh panel-panel penjuri yang terpilih dari berbagai latar kebudayaan, akademisi, dan media.

Satu kategori terbaru berhadiah 3000 Euro akan dipilih dari sepuluh karya terpilih dari KLA kemudian akan dinilai oleh juri Italia, dan bila penulis karya menyetujui hak penerbitan di Italia dan hak untuk penerbitan di negara-negara lain, maka karya yang dipilih akan diberikan Anugerah Sastra Metropoli D’Asia/Khatulistiwa Literary Award 2009. 3000 Euro yang akan diberikan merupakan advance payment (atau pembayaran awal) penerbit Metro D’Asia, salah satu penerbit terbesar Italia, dan royalti tetap akan diberikan setiap periode. Kontrak dan urusan tentang penerbitan dan royalti dan lainnya, akan diurus oleh pemenang Metropoli D’Asia/Khatulistiwa Literary Award dengan penerbit itu.

Adapun judul-judul dan nama-nama penulis yang karyanya terpilih dalam 10 Besar Khatulistiwa Literary Award ke 9 tahun 2009 kategori puisi dalam urutan tidak teratur adalah sebagai berikut (1) Kolam karya Sapardi Djoko Damono, (2) Akar Berpilin karya Gus Tf. Sakai, (3) Dongeng Anjing Api karya Sindu Putra, (4) Partitur, Sketsa, Potret dan Prosa karya Wendoko, (5) Perahu Berlayar Sampai Bintang karya Cecep Syamsul Hari, (6) Pastoral Kupu-Kupu karya Made Suantha, (7) Telimpuh karya Hasan Apsahani, (8) Pemetik Bintang karya Soni Farid Maulana, (9) Lagu Cinta Para Pendosa karya Zaim Rofiqi, dan (10) Puan Kecubung karya Jimmy Maruli Alfian.

Reporter
Ketut Sumerta, SE.

RUU KEARSIPAN DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

PROGRESIF DAN REVOLUSIONER


Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kearsipan Sayuti Asyatri menilai banyak hal-hal yang bersifat progresif dan revolusioner yang dituangkan dalam undang-undang baru pengganti UU No 7/1971 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Paling tidak, jika UU 7/1971 hanya memuat 13 pasal, maka RUU ini mencapai 90 pasal. Itu berarti terjadi kenaikan hampir 900 persen. “Jadi RUU ini memberi kewenangan yang lebih luas mengenai masalah kearsipan,” kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebagaimana dikutip dari portalnya ANRI.

Menurut Sayuti, perubahan mendasar terjadi pada sistem jaringan kearsipan nasional. Kemudian juga ada perintah yang tegas dalam RUU ini, yakni penguatan peran serta masyarakat dan tekanan mengenai bagaimana mengembalikan arsip-arsip di tempat lain ke arsip nasional. Selain itu, pengertian arsip juga diperluas, sebagai sambungan dari memori kolektif bangsa. “Pengertiannya bukan hanya arsip sebagai dokumen, melainkan juga dalam bentuk barang warisan budaya seperti meja, batu dan lain sebagainya. Nanti akan ada pengaturan lagi. Sebab kalau warisan budaya itu terbuka untuk umum sedangkan arsip itu harus ada yang dirahasiakan. Tapi paling tidak siapa yang memerlukan bisa mengaksesnya,” katanya lagi.

Dalam RUU ini, masih menurut Sayuti, juga ditekankan aspek pelayanan kepada masyarakat, yakni dibuat semacam standar pelayanan yang akan dilaksanakan oleh para pejabat pelaksana di bidang kearsipan. Mereka harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh arsip. “Ini kita sinkronkan dengan UU mengenai Kebebasan Memperoleh Informasi,” ujarnya.

Yang menarik, komunitas kearsipan juga bakal mempunyai istilah baru, yakni Daftar Pencarian Arsip atau DPA. Istilah ini digunakan untuk “memburu” arsip-arsip yang dinyatakan atau diumumkan sebagai harus berada di lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Ini tertuang dalam RUU Kearsipan yang akan menjadi pengganti UU No 7/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

“Jadi kalau polisi punya DPO, kami juga punya DPA. Intinya sama, yakni sama-sama merupakan daftar pencarian atau arsip yang harus diserahkan kepada arsip nasional. Jika tidak, maka pemegang arsip itu akan dikenai sanksi pidana,” kata Kepala ANRI Djoko Utomo di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Djoko menjelaskan, DPA ini merupakan satu bentuk kesungguhan lembaga kearsipan dalam mengumpulkan arsip-arsip yang bernilai sejarah bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ANRI akan mengumumkan (declair) berbagai arsip yang dirasa perlu untuk segera dikembalikan ke ANRI.

“Misalnya arsip Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1965). Setelah lembaga kearsipan declair DPA karena kita mengetahui ada orang yang menyembunyikan arsip itu, maka jika dia tetap tidak mengembalikan arsip dimaksud akan dipidana” ujar Djoko mengingatkan.

Selain itu, Djoko juga berpendapat bahwa ANRI tidak hanya fokus pada sanksi melainkan juga penghargaan. “Artinya, bagi mereka yang seharusnya mengembalikan arsip tetapi tidak dilakukan maka akan dikenai sanksi (punishment), sedangkan mereka yang dengan kesadaran sendiri menyerahkan arsip kepada ANRI akan diberi penghargaan (reward),” katanya lagi.

Dengan begitu, Djoko sekaligus ingin terus mendorong kampanye sadar arsip di tengah masyarakat. Jika masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap arsip, dia yakin bangsa ini akan memiliki koleksi arsip yang lengkap. “Sebab arsip itu merupakan simpul pemersatu bangsa,” ujarnya.

Yang tak kalah menarik dari UU baru kearsipan ini adalah mengenai pelayanan publik. UU baru ini secara eksplisit memerintahkan ANRI dan lembaga kearsipan lainnya untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud adalah mengemban jasa konsultasi. Artinya, apabila ada perusahaan yang kehilangan arsip penting dan memerlukan arsip tersebut, maka perusahaan itu bisa meminta ANRI untuk mengumumkan bahwa arsip tadi masuk DPA. Dengan jasa ANRI, arsip itu bisa diumumkan secara bersamaan, sebab ANRI mengumumkannya secara berkala.

Menanggapi hal ini, Djoko Utomo langsung menyatakan pihaknya siap menjalankan UU ini dengan sebaik-baiknya. “Artinya, kalau lembaga kearsipan yang tidak melayani (masyarakat) dengan baik, juga bisa dikenakan hukuman. Misalnya ANRI tidak bisa memberikan layanan dengan baik, itu juga bisa kena, Jadi adil,” katanya. Oleh sebab itu, dia menyatakan telah memerintahkan jajarannya untuk memberikan pelayanan yang baik. “Saya sudah bilang kepada anak buah saya, kalau ada orang datang meminta informasi arsip dan karena kesalahan kita tidak bisa memberikan, maka saya akan mengenakan sanksi. Ini memang sifatnya internal (ANRI),” demikian Djoko Utomo.

Ketentuan pidana dalam RUU Kearsipan ini diberlakukan bagi setiap orang yang memiliki arsip tanpa hak, menyimpan dan menyebarluaskan informasi arsip tanpa hak, memusnahkan arsip dengan cara melawan hukum, mengekspor arsip ke luar wilayah negara, membocorkan arsip yang masih dalam status rahasia untuk diakses publik, dan memberikan arsip yang masih dalam status rahasia kepada pihak yang tidak berwenang.
Menurut Taufiq, salah satu hal mendasar yang membedakan arsip dengan informasi lain adalah arsip mempunyai nilai kebuktian yang sangat diperlukan bagi setiap kehidupan, mulai dari orang per orangan sampai kehidupan kenegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan itu, maka negara berkepentingan mengatur pengelolaan arsip di setiap lembaga negara dan badan pemerintahan.

Secara sosiologis, kebutuhan terhadap penyempurnaan UU No 7/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pentingnya pengelolaan dalam suatu sistem yang komprehensif dan terpadu kearsipan lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Kebutuhan ini, menurut Taufiq, memiliki kaitan yang erat, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta penegakan kehidupan demokrasi melalui terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Reporter :
Ketut Sumerta, SE.